Bukan Hanya Warga, Dokter Juga Minta Pelayanan Kesehatan Maksimal

23.00.00 wawaraji 3 Comments


Bicara soal pelayanan kesehatan, dari Puskesmas hingga Rumah Sakit, sampai pelayanan khusus di ICU sudah pernah saya  rasakan. Pengalaman mengurus bapak yang harus dirawat dan operasi hernia pada sekitar 2007, lalu berlanjut belasan tahun kemudian merawat almarhum anak saya yang setiap tahun harus dirawat di Rumah Sakit dengan beragam penyakitnya, hingga akhirnya meninggal di ruang ICU atas kehendak Tuhan.

Saya adalah orang yang sangat percaya perawatan medis, dibanding alternatif. Bagi saya, dokter adalah perantara maksimal yang bisa jadi ikhtiar warga saat sakit. Karena dokter punya ilmunya, belajar dalam proses panjang di sekolah kedokteran, dan punya kode etik profesi. Apalagi ada perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memonitor anggotanya.

Meski sangat percaya perawatan medis, saya juga kerap kritis dengan tenaga medis dari administrasi rumah sakit, dokter, dan perawat. Bagi saya, adalah tugas mereka melayani pasien yang wajar saja kadang pasien panik dengan kondisi apa pun yang dialaminya.
Keluhan, ocehan, dan kritik sampai sikap pasrah sudah pernah saya rasakan kalau urusan medis. Masalah kesehatan di Indonesia memang punya banyak catatan penting. Hanya saja, kadang kami, para pasien, memang mau tak mau harus pasrah karena awam. 
Kalaupun agak cerdas tetap saja tak punya pengetahuan utuh tentang pengobatan, perawatan dan apa pun terkait kondisi penyakitnya.

Rasanya sudah menjadi rahasia umum kalau warga berkeluh kesah atas pelayanan rumah sakit, dokter, perawat dan sebagainya. Namun pikiran saya mulai sedikit bergeser setelah mengikuti aksi damai IDI di Hari Dokter Nasional dan  perayaan HUT IDI ke-66 pada 24 Oktober 2016 lalu.

Melalui lini masa saya pantau aksinya. Lalu karena punya teman jurnalis, saya pun jadi punya akses informasi untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap mengenai latar belakang aksi damai IDI ini.



Sebenarnya Aksi Damai IDI 24 Oktober 2016 menyuarakan reformasi kesehatan dan reformasi sistem pendidikan kedokteran  yang pro rakyat. Tujuan utamanya adalah melahirkan sistem pelayanan kesehatan yang pro rakyat, pro warga.

Membaca keterangan Pengurus Besar IDI lewat siaran berita, saya jadi berpikir ulang. Ternyata bukan hanya warga yang “protes” rendahnya pelayanan kesehatan. Kalangan dokter pun mengeluhkan hal yang sama. Hanya saja mereka tidak banyak bicara karena mungkin sudah sibuk harus menjadi perantara menyelamatkan nyawa. Hingga akhirnya momen HUT ke-66 yang bertepatan dengan Hari Dokter Nasional, menjadi cara menyuarakan isu di kalangan dokter dan kesehatan pada umumnya.



IDI Dukung Program JKN
Satu catatan penting yang saya soroti adalah PB IDI mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sederhananya dokter dukung BPJS yang menjadi bagian Nawacita. Sesuai Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang selanjutnya diterjemahkan secara teknis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Pernyataan ini menjawab kecurigaan saya sebelumnya bahwa dokter tidak mendukung BPJS karena sepertinya pelayanannya tidak maksimal kalau pasien datang dengan JKN atau awam biasanya sebut BPJS.

Ternyata, ada kondisi di kalangan dunia medis yang orang awam tidak selalu tahu atau paham barangkali. IDI menyebutkan ada situasi akut dan kritis antara lain:

  1. Krisis pelayanan kedokteran di era JKN
IDI punya beberapa catatan soal pelayanan kesehatan dengan JKN. Seperti alokasi pembiayaan obat bagi pasien terlalu kecil. Alokasi obat yang minim ini ternyata menyulitkan dokter memberikan obat dan penanganan terbaik bagi peserta BPJS dari kalangan rakyat miskin. Catatan lainnya, ternyata otonomi daerah juga punya andil terhadap penerapan JKN. Bahkan disebutkan IDI ada kendala terkait otonomi daerah yang berdampak terhadap penerapan JKN atau pelayanan kesehatan pasien BPJS. Hal lainnya adalah kurang sinkronnya aturan BPJS dengan standar profesi.
IDI juga mencatat masih minimnya fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terutama obat dan alat kesehatan (alkes) yang sebenarnya dokter butuhkan untuk menegakkan diagnosis. Belum lagi pembiayaan kesehatan yang di bawah standar pembiayaan profesi untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL).
Pajak tinggi atas alkes juga ternyata jadi isu sehingga beban biaya kesehatan jadi ikut tinggi. Ternyata banyak persoalan dunia medis yang pada akhirnya membuat masyarakat, warga biasa, orang awam yang tak paham urusan medis, merasa tidak mendapatkan pelayanan maksimal, apalagi pasien BPJS.

  1. Krisis pendidikan kedokteran
Persoalan pendidikan kedokteran untuk mencetak tenaga medis andal juga menjadi catatan penting IDI. Soal ini barangkali hanya mahasiswa kedokteran dan dokter-dokter yang sudah melampaui tahapan pendidikan itu yang paling paham.
IDI mencatat perjalanan panjang pendidikan kedokteran semakin lama dan makan biaya tinggi dengan adanya upaya pemerintah membuka program studi Dokter Layanan DLP. Menurut IDI, langkah pemerintah ini bentuk pemborosan dalam pendidikan kedokteran dan tidak tepat sasaran jika tujuannya meningkatkan pelayanan primer dalam rangka mendukun program JKN.

  1. Krisis penyebaran dokter tidak merata dan kurangnya dokter spesialis
Kalau pernah mempertanyakan kenapa dokter memilih bekerja di kota besar dan tidak menyebar di daerah, mungkin jawabannya beragam. Tapi IDI punya alasan, bahwa dokter tidak tersebar merata karena minimnya infrastruktur dan dukungan sarana prasarana untuk mencapai standar pelayanan maksimal. Ini berdampak pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Dokter spesialis jumlahnya juga tidak banyak karena biaya pendidikan yang mahal dan keterbatasan kursi. Ini terjadi karena sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia menganut University Based bukan seperti negara maju Hospital Based.  Di luar negeri, dokter umum yang ingin menjadi spesialis tidak mengeluarkan biaya pendidikan tambahan tapi justru dibayar karena kerjanya selama proses pendidikan. Semestinya cara ini bisa menjadi pertimbangan di Indonesia demi melahirkan lebih banyak dokter spesialis yang dibutuhkan pasien.

Dengan berbagai catatan tersebut, IDI pun tegas menyatakan menolak Program Studi Dokter Layanan Primer lewat aksi damainya. Peningkatan kualitas dokter lewat pendidikan kedokteran yang lebih baik juga menjadi perhatian utama lainnya dari PB IDI.

Ternyata melihat masalah dunia medis dan kesehatan di Indonesia, memang harus dari berbagai sudut pandang. Bukan hanya warga yang mengeluh, dokter pun punya kendala. Kalau sudah begini kembali persoalan kepada pemerintah sebagai regulatornya, Kementerian Kesehatan bahkan Pemerintah Daerah pun punya andil. Kepada siapa  mereka berpihak? Warga/pasien/rakyat, atau siapa?



You Might Also Like

3 comments:

Liz mengatakan...

Semoga lebih banyak yang menulis seperti ini

Rach Alida Bahaweres mengatakan...

Iya mba Wawa. Sedih ya kalau dokter hanya berpusat di perkotaan. PAdahal banyak daerah yang butuh dokter

wawaraji mengatakan...

Mbak Liz, ini juga baru dapet infonya, kayakna krn kurang info deh jadi gak banyak tulisan soal gini.

Mbak Rach Alida, yah begitulah, tp ternyata mrk punya alasan yaaa untuk itu